Kata Pengantar
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah AWT
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan besar di Jawa yang didirikan oleh Raden Wijaya. Wilayah kekuasaannya pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk dengan dibantu oleh Patih Gajah Mada meliputi seluruh wilayah Nusantara dan semenanjung Melayu.
Sebuah Kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit tentunya memiliki sebuah struktur pemerintahan dan birokrasi yang bagus sehingga hubungan antara rakyat dengan pejabat terjalin baik, sehingga rakyat akan mendapatkan keadilan dan merasakan kesejahteraan.
B. Masalah
Sistem politik nusantara pada masa kerajaan Majapahit sangatlah bagus. Mereka telah menerapkan sistem perpolitikan moderen pada zaman itu, sehingga Majapahit dapat mencapai kekuasaan dan menyatukan nusantara dan dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama.
• Bagaimanakah sistem perpolitikan Majapahit sehingga mampu berkuasa dan mensejahterakan rakyatnya dalam waktu yang relatif lama ?
• Apakah sistem politik pada waktu itu dapat dihidupkan lagi dan dapat dicontoh atau ditiru untuk kemajuan bangsa Indonesia?
•
C. Tujuan
Penelitian tentang sestem politik kerajaan-kerajaan jawa pada masa lalu sangat sedikit. Padahal sistem politik kerajaan-kerajaan jawa saat itu diatur dengan cerdas dan bijaksana. Oleh karena itu, penelitian perlu dilakukan agar kita dapat mencontoh sistem politik pada masa lalu, (kalau itu dapat diterapkan) untuk diaplikasikan dalam perpolitikan bangsa Indonesia.
D. Sistematika
Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bagian, yaitu:
Bab 1: Pendahuluan, yang mencakup: Latar belakang, Masalah, dan tujuan
Bab 2: Pembahasan, yang mencakup: Tentang kerajaan Majapahit, visi politik kerajaan Majapahit, Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit,dan struktur birokrasi kerajaan Majapahit
Bab 3: Penutup, yang mencakup: Daftar Pustaka dan Daftar riwayat hidup
Bab 4: Simpulan dan Saran
BAB II: STRUKTUR PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI KERAJAAN MAJAPAHIT
A.Sekilas tentang kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1215 Saka, atau 1293 Masehi. Raden Wijaya kemudian dinobatkan sebagairaja pertama kerajaan Majapahit yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya memerintah Majapahit selama 16 tahun dan wafat pada tahun 1309 masehi.
Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya, Kalagemet. Ia bergelar Sri Jayanegara. Jayanegara memerintah Majapahit antara tahun 1309-1328 masehi. Raja Jayanegara dibunuh oleh Rakryan Dharmaputra Winehsuka Tanca, seorang tabib yang dendam terhadap Jayanegara pada tahun 1328 M.
Jayanegara kemudian digantikan oleh saudara perempuannya, Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan Rajadewi Maharajasa. Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dan Rajadewi Maharajasa memerintah Majapahit pada tahun 1328-1350. Pada pemerintahan Tribuwanatunggadewi Gajah Mada, yang saat itu memerintah Daha dan Kahuripan dinaikkan pangkatnya menjadi Mahapatih Amangkubhumi karena ia berhasil meredam pemberontakan di Sadeng1 menggantikan Arya Tadah yang telah lanjut usia. Gajah Mada kemudian mengucapkan ikrarnya, yang dikenal dengan sumpah palapa.
Tribuwanatunggadewi memiliki putra yang bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ibunya pada tahun 1350 M. Dengan bantuan Patih Amangkubhumi Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya dengan menundukkan seluruh wilayah Nusantara.Namun Nusantara kembali pecah belah setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat.
1 Kitab Pararaton
Hayam Wuruk kemudian digantikan oleh Prabu Wikramawardhana, kemudian digantikan oleh Prabu Kertawijaya I, kemudian digantikan oleh Prabu Sri Rajasa Wardhana, kemudian digantikan oleh Prabu Wisesa kemudian digantikan oleh Prabu Singhawikramawardhana, kemudian digantikan oleh Prabu Kertabhumi, dan terakhir Prabu Brawijaya V
B. Visi Politik Kerajaan Majapahit
Majapahit memiliki tujuh visi politik, yaitu:
1. Laku Hambeging Bathara (Sifat Mulia Alam Semesta yang Patut dicontoh), terdiri dari:
a. Laku Hambeging Bathara Indra (Membawa kemakmuran)
b. Laku Hambeging Bathara Yama (Berani menegakkan keadilan)
c. Laku Hambeging Bathara Surya (Memberikan semangat dan kekuatan)
d. Laku Hambeging Bathara Candra (Memberikan penerangan)
e. Laku Hambeging Bathara Bayu (Ada ditengah-tengah rakyat)
f. Laku Hambeging Bathara Danada (Teguh, memberi, dan mensejahterakan rakyat)
g. Laku Hambeging Bathara Baruna (Pemimpin hendaknya memiliki wawasan yang luas)
h. Laku Hambeging Bathara Agni ( Pemimpin hendaknya memiliki ketegasan tanpa pilih kasih)
2. Visi Panca Dharmaning Prabu( Lima Kewajiban Pemimpin)
a. Handayani Hanyakra Purana(Memberi dorongan/motivasi)
b. Madya Hanyakrabawa(Mengutamakan kepentingan masyarakat)
c. Ngarsa Hanyakrabawa(Menjadi suri toladan masyarakat)
d. Nirbala wikara(Tidak selalu menggunakan kekerasan)
e. Ngarsa Dana Upaya(Rela berkorban)
3. Visi Kamulyaning Nerpating Catur(Empat sifat utama pemimpin)
a. Jalma Sulaksana(Mengetahui teknologi dan ilmu)
b. Praja Sulaksana(Memiliki belas kasihan terhadap rakyat)
c. Wirya Sulaksana(Berani menegakkan kebenaran)
d. Wibawa Sulaksana(Memiliki kewibawaan terhadap bawahan/rakyat)
4. Visi Catur Praja Wicaksana(empat sifat bijaksana pemimpin)
a. Sama(Waspada dan siap siaga menghadapi ancaman musuh)
b. Beda(Memberikan keadilan tanpa pengecualian dalam melaksanakan hukum)
c. Dana(mengutamakan sandang, pangan, pendidikan, dan papan guna menunjang kesejahteraan rakyat)
d. Danda(menghukum semua yang salah)
5. Visi Sad Guna Upaya(Enam upaya luhur yang harus dikuasai pemimpin)
a. Sidi Wasesa(Bersahabat dengan Rakyat)
b. Wigraha Wasesa(Mampu mempertahankan hubungan baik)
c. Wibawa Wasesa(Berwibawa dan disegani rakyat, tetangga, dan musuh)
d. Winarya Wasesa(Cakap, bijak dalam memimpin sehingga semuaskan semua pihak)
e. Gasraya Wasesa(Mampu menghadapi musuh)
f. Stana Wasesa(Menjaga hubungan dan perdamaian)
6. Visi Panca Tata Upaya(Lima upaya seorang birokratdalam menghadapi persoalan negara)
a. Maya Tata Upaya(Melakukan pencarian fakta sehingga didapat informasi yang akurat)
b. Upeksa Tata Upaya(Meneliti dan menganalisa data atau informasi untuk menarik kesimpulan yang objektif)
c. Indra Jala Wisaya( Mencari pemecahan masalah secara maksimal)
d. Wikrama Wisaya(Melaksanakan semua usaha yang telah diprogramkan)
e. Lokika Wisaya(Ucapan dan tindakan harus dipikirkan secara akal sehat, dan ilmiah serta logis)
7. Visi Tri Jana Upaya(Tiga Upaya Pemimpin Mendekatkan Diri Kepada Rakyat)
a. Rupa Upaya(Mengenali siapa yang dipimpin)
b. Wasma Upaya(Mengetahui susunan stratifikasi masyarakat)
c. Guna Upaya(Mengetahui tingkat intelektual masyarakat)
C. Struktur Pemerintahan Kerajaan Majapahit
Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Struktur pemerintahan dan birokrasi tersebut tidak banyak mengalami perubahan selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi sehingga rakyat wajib menuruti dan melaksanakan perintah raja.
D. Struktur Birokrasi Kerajaan Majapahit
Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Mereka adalah putra dan kerabat raja. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat dibawahnya, antara lain:
1. Rakryan Mahapatri Katrini, biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Tugasnya adalah menerima perintah dari raja. Terdiri dari tiga orang, yaitu:
a. Rakryan Mahamantri i Hino
b. Rakryan Mahamantri i Halu
c. Rakryan Mahamantri i Sirikan
2. Rakryan Mantri Pakiran-kiran, tugasnya sebagai dewan menteri yang melaksanakan pemerintahan. Terdiri dari lima orang, yaitu:
a. Rakryan Mapatih
b. Rakryan Tumenggung
c. Rakryan Demung
d. Rakryan Rangga
e. Rakryan Kanuruhan
3. Dharmadyaksa, yaitu pejabat yang mengurusi maslah hukum keagamaan, terdiri dari dua orang, mereka adalah:
a. Dharmadyaksa ring kasaiwan untuk urusan agama Siwa
b. Dharmadyaksa ring kasogatan untuk urusan agama buddha
c. Dharma-upapati adalah para pejabat keagamaan dan cendikiawan(bhujangga)
E. Penerapan Struktur pemerintahan dan Birokrasi Majapahit Bagi Bangsa Indonesia dan Kendalanya
Dari data diatas, penerapan struktur pemerintahan dan birokrasi Majapahit bagi bangsa Indonesia sekiranya tidak dapat diwujudkan, kalaupun bisa itu sangat sulit. Kerajaan Majapahit menganggap raja sebagai penjelmaan dewa yang harus dituruti setiap perkataan. Pada saat itu rakyat Majapahit mayoritas beragama Siwa dan Buddha, sehingga struktur pemerintahan yang seperti diatas dapat diterapkan. Sedangkan pada saat ini masyarakan Indonesia mayoritas beragama islam, dan islam tidak mempercayai dewa, sehingga pejelmaan dewa dalam bentuk raja(presiden) tidak akan dipercayai oleh sebagaian besar masyarakat. Oleh karena itu sistem pemerintahan itu tudak dapat diterapkan di Indonesia. Namun, visi-visi politik kerajaan Majapahit pada data diatas dapat diterapkan bagi bangsa Indonesia karena tidak berbau SARA.
BAB III. Penutup
A. Daftar Pustaka:
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto Nugroho, 1993, Sejarah Nasional Indonesia III, Balai Pustaka, Jakarta.
Purwadi, 2007, Sejarah Raja-Raja Jawa, Media Abadi, Yogyakarta
www.id.wikipedia.org
